PROSES KEMBALI KE NKRI

1.   PROSES KEMBALI KE NKRI

ü  Dalam KMB dinyatakan bahwa RIS terdiri dari 7 (Tujuh) negara bagian dan 9 (Sembilan) daerah otonom.

ü  Pembentukan negara federal RIS tetap dipandang sbg hasil politik kolonial Belanda untuk memecah belah persatuan bangsa Indonesia.

ü  Presiden Soekarno menyampaikan naskah Piagam Pernyataan terbentuknya NKRI dlm sidang gabungan DPR & Senat RIS pada 15 Agustus 1950. Perubahan ini berlaku sejak 17 Agustus 1950, ketika RIS menjadi NKRI.

ü  Berdasarkan UUDS 1950 NKRI menganut sistem demokrasi liberal, shg secara konkret RI menganut sistem kabinet parlementer.

ü  Jadi, Presiden hanya berfungsi sbg Kepala Negara, sedangkan fungsi Kepala Pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri.

ü  Para menteri & perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).

ü  Dalam pemerintahan liberal juga berlaku sistem multi partai.

1. 1.      Jatuh Bangun Pemerintahan Masa Demokrasi Liberal
   1. a.       Kabinet Natsir (6 Sept 1950- 2 Mar 1951)

ü  Merupakan Kabinet Koalisi (Gabungan) tapi mayoritas dari Masyumi.

ü  Kabinet ini gagal mengembalikan Irian Barat ke NKRI shg masyarakat sipil & militer pesimis.

1. b.      Kabinet Sukiman (26 Apr 1951- Feb 1952)

ü  Salah satu yg menonjol adlh Nasionalisasi de Javasche Bank pada 28 Mei 1951.

ü  Kebijakan politik luar negeri saat itu condong ke AS shg RI mendapat bantuan di bidang  ekonomi & militer.

ü  Namun kurang mendapat kepercayaan masy, apalagi juga gagal menangani Irian Barat.

1. c.       Kabinet Wilopo (30 Mar 1952- 2 Juni 1953)

ü  Wilopo (dari PNI) sbg Perdana Menteri (PM), sdgkan Prawoto Mangkusasmito (dari Masyumi)sbg Wakil PM.

ü  Kedua partai tsb kurang harmonis, krn saling curiga, shg PNI mencari sekutu lain yaitu PKI & sejak 1953 juga menggandeng NU.

ü  Program Kerja cabinet Wilopo : memilih anggota konstituante, DPR, DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, membebaskan Irian Barat, serta politik LN yang bebas aktif.

ü  Gagal menyelesaikan masalah perkebunan di Sumatera, dikenal Peristiwa Tanjung Morawa.

1. d.      Kabnet Ali I (31 Juli 1953 – 24 Juli 1955)

ü  Memiliki keberhasilan, salah satunya : KAA di Bandung (18-24 Apr 1955).

ü  Gagal dlm hubungan dgn militer terkait “Peristiwa 17 Oktober 1952” (Demontrasi masyarakat & TNI-AD utk membubarkan DPR yg ikut campur masalah angkatan bersenjata).

1. e.      Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agust 1955 – 3 Maret 1956)

ü  Burhanuddin H dari Masyumi.

ü  Kabinet ini lazim dikenal sebagai “Politik Dagang Sapi” (Partai kecil dapat 2 kursi, padahal biasanya hanya 1 kursi).

ü  Berhasil mengadakan Pemilu pertama 1955.

1. f.        Kabinet Ali Sostroamidjojo (24 Maret 1956 – Maret 1957)

ü  Merupakan Kabinet Koalisi tiga partai besar (PNI, NU, & Masyumi)

ü  Mendapat tentangan dari PSI dan PKI.

ü  Bermasalah dengan semangat anti Cina di masyarakat & kekacauan di daerah.

1. g.      Kabinet Djuanda (Maret 1957 – Juli 1959)

ü  Merupakan kabinet ekstra parlementer ( bukan dari kalangan parlementer).

ü  Disebut juga Kabinet Kerja/Karya.

ü  Kabinet terakhir di masa Demokrasi Liberal.