Perjanjian New York

Perjanjian New York adalah sebuah perjanjian yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada 1962 untuk terjadinya pemindahan kekuasaan atas Papua barat dari Belanda ke Indonesia.

Latar belakang

Perjanjian New York dilatarbelakangi oleh usaha Indonesia untuk merebut daerah Papua bagian barat dari tangan Belanda. Pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda disebutkan bahwa masalah Papua bagian barat akan diselesaikan dalam tempo satu tahun sejak KMB. Namun sampai tahun 1961, tak terselesaikan.

Amerika Serikat yang takut bila Uni Soviet makin kuat campur tangan dalam soal Papua bagian barat, mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik dan Belanda oleh Dr. van Roijen, sedang E. Bunker dari Amerika Serikat menjadi perantaranya.

Tanggal 15 Agustus 1962 diperoleh Perjanjian New York yang berisi penyerahan Papua bagian barat dari Belanda melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Tanggal 1 Mei 1963 Papua bagian barat kembali ke Indonesia. Kedudukan Papua bagian barat menjadi lebih pasti setelah diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969, rakyat Papua bagian barat memilih tetap dalam lingkungan RI.

Arti Penting Penentuan Pe dapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat

 Arti Penting Penentuan Pe dapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat

       Sebagai bagian dan Persetujuan New York bahwa Indonesia berkewajiban untuk mengadakan “Penentuan Pendapat Rakyat” (Ascertainment of the wishes of the people) di Irian Barat sebelum akhir tahun 1969 dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda, akan menghormati keputusan hasil Penentuan Pendapat Rakyat Irian Barat tersebut. Pada tahun 1969 diselenggarakanlah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat dan hasilnya adalah bahwa rakyat Irian Barat tetap menghendaki sebagai bagian dan wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya hasil dari Pepera tersebut dibawa ke New York oleh utusan Sekjen PBB Ortizs Sanz untuk dilaporkan dalam Sidang Umum PBB ke- 24 pada bulan November 1969. Penyelesaian sengketa masalah Irian - Barat antara Indonesia dengan Belanda  melalui Persetujan New York  dilanjutkan dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) merupakan cara yang adil. Dalam persoalan Pepera (Pénentuan Pendapat Rakyat = plebisit) menurut Persetujuan New York, pihak Belanda juga menunjukkan sikapnya yang baik, Kedua belah pihak menghormati hasil dan pendapat rakyat Irian Barat dalam menentukan pilihannya.

     Hasil dan Pepera yang memutuskan secara bulat bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dan Republik Indonesia. Hasil Pepera ini membuka jalan bagi persahabatan RI-Belanda, Lebih-lebih setelah tahun 1965, hubungan RI-Belanda sangat akrab dan banyak sekali bantuan dari Belanda kepada Indonesia baik melalui IGGI (Inter Governmental Group for Indonesia) atau di luarnya.

     Akhirnya Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969 menyetujui hasil- hasil Pepera tersebut sehingga Irian Barat tetap merupakan bagian dan wilayah Republik Indonesia.

"Kesimpulan" : 

 Ringkasan atau Sejarah Singkat Tentang Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat  sebagai berikut...

Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat

Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat  | Salah satu keputusan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag pada tanggaf 23 Agustus sampai 2 September 1949 adalah kedudukan Irian Barat akan ditentukan selambat-lambatnya satu tahun setelah Pengakuan Kedaulatan. Setelah bertahun-tahun Belanda tidak mau membicarakan masalah Irian Barat maka bangsa Indonesia berjuang merebutnya. 

Dalam berjuang merebut kembali Irian Barat bangsa Indonesia menggunakan berbagai upaya, yakni melalui diplomasi maupun konfrontasi. Perjuangan melalui konfrontasi dilakukan dengan cara kônfrontasi politik, ekonomi, sampai konfrontasi militer. 

Dalam konfrontasi militer diawali dengan’dikeluarkannya Trikora (Tn Komando Rakyat) pada tanggal 19 Desemberlg6l. Untuk melaksanakan Trikora mi dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Operasi pembebasan yang dilakukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat ini melalu fase infiltrasi, fase eksploitasi, dan fase konsolidasi.

Dengan adanya kesungguhan Indonesia dalam merebut Irian Barat ml mengundang simpati diplomat AS Ellsworth Bunker untuk mengusulkan rencana penyelesaian masalah Irian Barat. Indonesia menerima usul Bunker sedangkan Belanda menolaknya. Oleh karena itu Amerika Serikat mendesak Belanda untuk menerima Rencana Bunker. Atas desakan Amerika Serikat maka Belanda menerimanya dan menandatangani Persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Berdasar Persetujuan New York maka Irian Barat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1962 akan dilaksanakan serah terima Irian Barat dan tangan Belanda kepada Pemerintah Sementara PBB UNTEA (United Nations Temporat’j Executive Authorit.

Selanjutnya sebagai wujud pelaksanaan Persetujuan New York maka diselenggarakanlah Penentuan Pendapat Rakyat Irian Barat (Pepera) pada tahun 1969. Hasil Pepera membuktikan secara bulat bahwa Irian Baralletap merupakan bagman dan Republik Indonesia. Hasil Pepera ini disetujui PBB pada tanggal l9 November 1969.

(Monumen Mandala dalam pembebasan irian barat untuk menghormati perjuangan-perjuangan dalam merebut Irian Barat)

Itulah Penjelasan Tentang Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat, Latar Belakang terjadinya Perjuangan Mengembalikan Irian Barat, dan Sejarah Singkat Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat,

Persetujuan New York

Persetujuan New York

      Pada awalnya Belanda tidak yakin pasukan Indonesia dapat masuk ke wilayah Irian. Akan tetapi operasi-operasi yang dilakukan Pasukan Komando Mandala ternyata berhasil terhukti dengan jatuhnya Teminabuan ke tangan pasukan Indonesia. Sementara itu Pemerintah Kerajaan Belanda sedikit banyak mendapat tekanan dan  pihak Amerika Serikat untuk berunding karena untuk mencegah terseretnya Uni Soviet dan Ameriksa Serikat ke dalam konfrontasi. Dengan adanya rencana Bunker di atas maka sikap Indonesia adalah menerimanya. Hal ini ternyata menambah simpati dunia terhadap RI, sebaliknya Belanda bersikukuh mempertahankan Irian Barat. Oleh karena itu pada tanggal 14 Agustus 1962 RI melakukan operasi besar-besaran yang terkenal sebagai operasi Jayawijaya. Tanggal penyerbuan ini ditetapkan sebagai “Han H” atau “Hari Penyerbuan.”

      Pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu perjanjian antara Indonesia dengan Pemerintah Belanda di New York, bertempat di Markas Besar PBB. Perjanjian ini terkenal dengan Perjanjian New York. Adapun isi Perjanjian New York adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Penguasa Pelaksana Sementara PBB (UNTEA = United Nations Temporary Executive Authority) pada tanggal 1 Oktober 1962.

2. Pada tanggal 1 Oktober 1962 bendera PBB akan berkibar di Irian Barat berdampingan dengan / bendera Belanda, yang selanjutnya akan diturunkan pada tanggal 31 Desember untuk digantikan oleh bendera Indonesia mendampingi bendera PBB.

3. Pemerintah UNTEA berakhir pada tanggal 1 Mei 1963, pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia.

4. Pemulangan orang-orang sipil dan militer Belanda harus sudah selesai pada tanggal 1 Mei 1963.

5. Pada tahun 1969 rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam wilayah RI atau memisahkan diri dan RI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Selanjutnya untuk menjamin keamanan di Irian Barat maka dibentuk suatu pàsukan keamanan PBB yang dinamakan United Nations Security Forces (UNSF) di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Said Uddin Khan dan Pakistan. Pekerjaan UNTEA di bawah pimpinan Jalal Abdoh dan Iran juga berjalan lancar sehingga tepat pada tanggal 1 Mei 1963 roda pemerintahan RI sudah berjalan Sebagai Gubernur Irian Barat pertama maka diangkatlah E. J. Bonay, seorang putera asli Irian Barat.

Di samping nama-nama Soeharto, Sudarso dan lain-lain yang berjasa dalam pembebasan Irian Barat juga tercatat dalam sejarah nama-nama seperti Kolonel Sudomo, Kolonel Udara Leo Watimena, dan Mayor L. B. Moerdani. Pantas pula untuk dikenang adalah, sukarelawati yang gigih berjuang dalam pembebasan Irian Barat yakni Herlina. Ia memenangkan hadiah Pending Emas karena ikut sertanya dalam pembebasan Irian Barat secara heroik. Pengalamannya dibukukan dalam karya tulis yang berjudul Pending Emas. Dengan ditandatangani Perjanjian New York maka pada tanggal 1 Mei 1963 Irian Barat diserahkan kepada Indonesia. Hubungan diplomatik dengan Belanda pun segera dibuka kembali. Dengan kembalinya Irian Barat kepada Indonesia maka Komando Mandala dibubarkan dan sebagai operasi terakhir adalah Operasi Wisnumurti yang bertugas menjaga keamanan dalam penyerahan kekuasaan pemerintahan di Irian Barat dari  UNTEA kepada Indonesia.

Tri Komando Rakyat (Trikora)

Tri Komando Rakyat (Trikora)

Tindakan Belanda dengan mendirikan negara “Boneka” Papua itu merupakan sikap yang menantang kepada bangsa Indonesia untuk bertindak cepat. Oleh karena itu pemerintah segera mengambil tindakan guna membebaskan Irian Barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno dalam suatu rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan komando yang terkenal sebagai Tri Komando Rakyat (Trikora) yang isinya sebagai berikut.

1) Gagalkan pembentukañ “Negara Papua” bikinan Belanda kolonial.

2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia.

3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Dengan dikeluarkannya Trikora maka mulailah konfrontasi total terhadap Belanda dan pada bulan Januari 1962  pemerintah membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makasar. Adapun tugas pokok dan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat ini adalah pengembangan operasi-operasi militer dengan tujuan pengembangan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan negara Republik Indonesia. Sebagai Panglima Komando Mandala adalah Mayor Jenderal Soeharto.

Sebelum Komando Mandala melakukan operasi sudah dilakukan penyusupan ke Irian Barat. ada tanggal 15 Januari 1962 ketika waktu menunjukkan pukul 21.15 di angkasa terlihat dua buah pesawat terbang pada ketinggian 3000 kaki melintasi formasi patroli ALRI. Diperkirakan pesawat tersebut adalah milik Belanda jenis Neptune dam Firefly. Waktu itu terlihat juga dua buah kapal perusak yang sedang melepaskan tembakan ke arah kapal Motor Torpedo Boat (MTB) yang di situ turut pula para pejabat tinggi dan Markas Besar Angkatan Laut yaitu Komodor Yos Sudarso. Dalam insiden di Laut Aru tersebut Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Pertama (Komodor) Yos Sudarso, bersama Komandan KRI Macan Tutul, Kapten (Laut) Wiratno, dan beberapa prajurit TNI-AL gugur sebagai pahlawan. Sebelum gugur Komodor Yos Sudarso sempat mengucapkan pesan terakhir “Kobarkan Semangat Pertempuran.” Adapun operasi-operasi yang direncanakan Komando Mandala di Irian Barat dibagi dalam tiga fase, yakni sebagai berikut.

(1) Fase Infiltrasi (sampai akhir 1962)

Memasukkan 10 kompi ke sekitar sasaran- sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto. Kesatuan-kesatuan mi harus dapat mengembangkan penguasaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat dalam perjuangan fisik untuk membebaskan wilayah tersebut.

(2) Fase Eksploitasi (mulai awal 1963)

Mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting.

(3) Fase Konsolidasi (awal 1964)

Menegakkan kekuasaan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat. Selanjutnya antara bulan Maret sampai Agustus 1962 Komando Mandala melakukan operasi-operasi pendaratan baik melalui laut maupun udara.

Beberapa operasi tersebut adaah Qperasi Banteng di Pak-Fak dan Kaimana. OperasI Srigala di sekitar Sorong dan Teminabuan, Operasi Naga di Merauke, serta Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke. Selain itu juga direncanakan serangan terbuka merebut Irian Barat dengan Operasi Jayawijaya.

Perjuangan dengan Konfrontasi Politik dan Ekonomi

 Pêrjuangan dengan Konfrontasi Politik dan Ekonomi

Berbagai upaya yang dilakukan Indonesia tersebut sampai tahun 1957 ternyata belum membawa hasil sehingga Belanda tétap menduduki Irian Barat. Karena jalan damai yang ditempuh belum membawa hasil maka sejak itu perjuangan ditingkatkan dengan melakukan aksi-aksi pembebasan Irian Barat di seluruh tanah air Indonesia yang dimulai dengan pengambilalihan perusahaan milik Belanda. Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang diambilalih oleh bangsa Indonesia pada bulan Desember 1957 tersebut antara lain Nederlandsche Handel Maatschappij N.y. (sekarang menjadi Bank Dagang Negara), bank Escompto di Jakarta serta Perusahaan Philips dan KLM.

Pada tanggal 17 Agustus 1960 Republik Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Kerajaan Belanda. Meithat hubungan yang tegang antara Indonesia dengan Belanda ini maka dalam Sidang Umüm PBB tahun 1961 kembali masalah ini diperdebatkan.

Pada waktu terjadi ketegangan Indonesia dengan Belanda, Sekretaris Jenderal PBB U Thant menganjurkan kepada salah seorang diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker untuk mengajukan usul penyelesaian masalah Irian Barat. Pada bulan Maret 1962 Ellsworth Bunker mengusulkan agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia yang dilakukan melalui PBB dalam waktu dua tahun. Akhirnya Indonesia menyetujui usul Bunker tersebut dengan catatan agar waktu dua tahun itu diperpendek. Sebaliknya Pemerintah Kerajaan

Belanda tidak mau melepaskan Irian bahkan membentuk negara “Boneka” Papua. Dengan sikap Belanda tersebut maka tindakan bangsa Indonesia dan politik konfrontasi ekonomi ditingkatkan menjadi konfrontasi segala bidang.

Perjuangan Diplomasi

Perjuangan Diplomasi: Pendekatan DipIomasi

Dalam menghadapi masalah Irian Barat tersebut Indonesia mula-mula melakukan upaya damai, yakni melalui diplomasi bilateral dalam lingkungan ikatan Uni Indonesia-Belanda. Akan tetapi usaha usaha melalui meja perundingan secara bilateral ini selalu mengalami kegagalan. Setelah upaya-upaya tersebut tidak mambawa hasil maka sejak tahun 1953 perjuangan pembebasan Irian Barat mulai dilakukan di forum- forum internasional, terutama PBB dan forum-forum solidaritas Asia-Afrika seperti Konferensi Asia-Afrika.

Sejak tahun 1954 masalah Irian Barat mi selalu dibawa dalam acara Sidang Majelis Umum PBB, namun upaya ini pun tidak memperoleh tanggapan yang positif. Setelah upaya-upaya diplomasi tidak mencapai hasil maka pemerintah mengambil sikap yang lebih keras yakni membatalkan Uni Indonesia-Belanda dan diikuti pembatalan secara sepihak persetujuan KMB oleh Indonesia pada tahun 1956.

Partai-partai politik dan semua golongan mendukung terhadap upaya pembebasan Irian Barat ini Selain itu perjuangan merebut Irian Barat diresmikan pemerintah maka ditetapkanlahSoa-Siu di Tidore sebagai ibu kota provinsi Irian Barat dan Zainal Abidin Syah ditetapkan menjadi Gubernur pada tanggal 23 September 1956.

Latar Belakang Terjadinya Perjuangan Mengembalikan Irian Barat

 Latar Belakang Terjadinya Perjuangan Mengembalikan Irian Barat

Masih ingatkah kalian tentang Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949? Salah satu keputusan dalam konferensi tersebut antara lain bahwa masalah Irian Barat akan dibicarakan antara Indonesia dengan Belanda satu tahun setelah Pengakuan Kedaulatan. Dan keputusan ini terjadi perbedaan penafsiran antara Indonesia dengan Belanda. Pihak Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tetapi pihak Belanda menafsirkan hanya akan merundingkan saja masalah Irian Barat. Dalam penjalanan waktu, Belanda tidak mau membicarakan masalah Irian Barat dengan Indonesia. Untuk menghadapi sikap Belanda tersebut maka Indonesia melakukan berbagai upaya sebagai berikut.

Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat

Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat  | Latar Belakang Terjadinya Perjuangan Mengembalikan Irian barat | Tri Komando Rakyat (Trikora ) Persetujuan New york | Arti Penting pendapat rakyat (Pepera) di Irian Barat | semua point-point diatas akan kami bahas yang telah kami rangkum dalam Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat, banyak aksi-aksi perjuangan yang dilakukan demi mempertahankan irian barat agar tak lepas dari indonesai agar tak direbut oleh belanda, oleh karna Indonesia melakukan segenap perjuangan-perjuangan untuk merebut Irian barat yang akan kilas balik tentang sejarah peruangan bangsa indonesia merebut irian barat seperti point diatas seperti Latar belakang terjadinya perjuangan mengembalikan Irian Barat Ke Bangsa Indonesia, Perjuangan-Perjuangan bangsa Indonesia Merebut Irian barat untuk lebih jelasnya perjuangan-perjuangan seperti apa ??... dan aksi-aksi apa yang dilakukan indonesia dalam merebut Iria barat seperti dibawah ini......

(Peta Irian Barat)

   Seringkali di masyarakat terjadi kasus persengketaan antarsaudara atau dengan tetangga disebabkan rebutan batas tanah. Persengkataan mi seringkali meretakkan hubungan bersaudara maupun bertetangga. Sebab dalam masalah hak tanah seringkali orang mempertahankan mati-matian, bahkan orang Jawa mengatakan “Sedumuk Bathuk Senyari Bumi”. Maksudnya, dalam mempertahankan hak tanah mereka mempejuangkan walaupun sampai titik darah penghabisan.

 

      Begitu juga bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan wilayah Irian Barat (sekarang Papua) ketika hendak diduduki Belanda setelah diakuinya kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949. Bangsa Indonesia harus berjuang dengan berbagai macam cara untuk merebut kembali Irian Barat. Bagaimana perjuangan bangsa untuk memperoleh haknya kembali atas Irian Barat akan kita pelajarinya

Dengan mempelajari perjuangan-perjuangan Indonesia terutama perjuangan mengembalikan irian barat agar kita dapat meneladani para pejuang kita yang berjiwa ksatria dalam mempertahankan haknya sebagai bangsa yang utuh dan Sabang sampai Merauke. Mari kita lihat Perjuangan Indonesia Mengembalikan Irian Barat yang dimulai dengan : 

a. Latar belakang Terjadinya perjuangan mengembalikan Irian Barat

b. Perjuangan mengembalikan irian barat melalui Perjuangan Diplomasi : Pendekatan Diplomasi

c. Perjuangan mengembalikan Irian Barat melalui Perjuangan dengan Konfrontasi politik dan Ekonomi

d. Perjuangan Melalui Tri Komando Rakyat ( Trikora)

e. Persetujuan New York

f. Perjuangan Mengembalikan Irian Barat melalui Pepera atau Penentuan Pendapat Rakyat 

Berikut Urain dari point-poin diatas tentang Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat Sebagai berikut… 

PENUMPASAN G3OS/PKI DI SOLO

PENUMPASAN G3OS/PKI DI SOLO
Ketika sampai di Salatiga, Brigjen Surjosumpeno menghadapi kenyataan bahwa kota tersebut telah dikuasai oleh G3OS/PKI. Atas saran Letkol Soeprapto (yang tidak jadi berangkat ke Solo, karena sudah ada informasi bahwa kota Solo juga telah dikuasai oleh G3OS / PKI), Brigjen Surjosumpeno berangkat ke Magelang untuk menyusun kekuatan. Pasukan di Garnisun Magelang tidak terpengaruh oleh G3OS/PKI. Oleh karena itu, Panglima Daerah VII/ Diponegoro segera mengadakan taklimat dengan komandan setempat dan memutuskan untuk menggerakkan pasukan dalam upaya menumpas G3OS/PKI itu. Pasukan yang digunakan di antaranya adalah:

a. Batalyon Kavaleri 2 yang berkedudukan di Magelang.

b. Batalyon Artileri Medan 3 yang berkedudukan di Magelang.

c. Batalyon Artileri Medan 9 yang berkedudukan di Magelang.

d. Batalyon 4 yang berkedudukan di Medan

e. Batalyon Zeni Tempur 2/Para yang berkedudukan di Magelang.

f. Sebagian anggota Batalyon 4 yang berkedudukan di Gombong.

g. Sebagian Batalyon 3/Para yang berkedudukan di Semarang.

Gerakan operasi penumpasan dimulai pada tanggal 2 Oktober 1965. Pasukan mulai bergerak pada pukul 05.00 W1B untuk membebaskan kota Semarang dengan kekuatan 2 pleton BTR (Bronero Transportasi), yaitu kendaraan yang mengangkut personel kavaleri pimpinan Letnan Kolonel Jassin Husein dan satu’Batalyon Artileri Medan dengan tugas infantri.Setelah ada siaran RRI Jakarta, bahwa Jakarta telah berhasil dikuasai kembali oleh ABRI, sedangkan pasukan yang digunakan oleh G3OS/PKI mulai tidak kompak. Kota Semarang berhasil dikuasai kembali oleh pasukan ABRI tanpa letupan senjata. Kolonel Sahirman, dkk melarikan diri ke luar kota dikawal oleh dua kompi anggota Batalyon K pimpinan Mayor Kadri. Dua kompi anggota Batalyon K lamnya dan dua kompi anggota Batalyon D dapat disadarkan kembali dan keterlibatannya dengan G3OS/PKI. Pukul 10.00 WIB han itu juga (tanggal 2 Oktober 1965) Pangdam Vil/Diponegoro melalui RRI mengumumkan bahwa Pangdam telah kembali memegang pimpinan Kodam VII / Diponegoro.

Kota demi kota yang pernah dikuasai oleh pihak G30S/PKI itu berhasil direbut kembali, sehingga pada tanggal 5 Oktober 1965 garis Komando Kodam VII/Diponegoro telah dipulihkan kembali. Untuk memantapkan konsolidasi Kodam VII / Diponegoro, pada tanggal 5 Oktober 1965 Pangdam mengadakan taklimat secara simultan dengan komandan-komandan pleto di kota Salatiga, Solo dan Yogyakarta. Dengan demikian, secara fisik militer, pemulihan keamanan dalam jajaran Kodam VII/Diponegoro telah selesai. Namun kemudian timbul gerakan pengacau, sabotase dan pembunuhan yang dilakukan oleh massa PKI terhadap golongan yang menentang G3OS/PKI. Daerah Jawa Tengah merupakan daerah garis PKI yang kuat. Oleh karena itulah, Ketua CC PKI, D.N. Aidit memilih Jawa Tengah sebagai tempat pelariannya.

Untuk mengatasi kekacauan dan menegakkan ketertiban umum, Pangdam VII / Diponegoro berangkat dan Jakarta tanggal 16 Oktober 1965, dan dengan bantuan RPKAD serta pasukan kaveleri mereka tiba di Semarang tanggal 19 Oktober 1965. Daerah Jawa Tengah yang dianggap paling gawat dan merupakan basis G3OS/PKI adalah daerah Surakarta, Klaten, dan Boyolali.

Untuk mengintensifkan gerakan pembersihan terhadap sisa-sisa G3OS/PKI di Jawa Tengah, pada tanggal 1 Oktober 1965 dibentuk Komando Operasi Merapi. Operasi Merapi ini langsung dipimpin oleh Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhi Wibowo. Dalam operasi itu pimpinan G3OS/PKI Jawa Tengah seperti Kolonel Sahirman, Kolonel Maryono dan Kapten Sukarno

berhasil ditembak mati. Dengan keberhasilan itu, pada tanggal 30 Desember 1965 pasukan RPKAD ditarik kembali dan Jawa Tengah ke pangkalannya di Jakarta. Kemudian pemulihan keamanan dan ketertiban dilanjutkan dalam rangka peperda pembersihan organisasi politik dan organisasi massa pendukung G305 /PKI.

Pembersihan terhadap G3OS/PKI itu juga dilakukan di daerah Blitar Selatan. Gerakan pembersihan itu diberi nama Operasi Trisula yang dilancarkan mulai tanggal 3 Juli 1968. Operasi itu memakan waktu satu setengah bulan dan berhasil menangkap 850 orang PKI yang mendukung G3OS/PKI. Mereka yang tertangkap itu di antaranya 13 orang tokoh tingkat CC dan 12 orang tokoh tingkat CDB. Operasi penumpasan terhadap pendukung gelap G3OS/PKI dan PKI gelap juga dilakukan di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu di daerah pegunungan Lawu dan Kendeng. Operasi itu berhasil menangkap 200 orang kader PKI. Selain itu terdapat operasi penumpasan di daerah Purwodadi setelah tercium bahwa PKI gelap membangun STPR (Sekolah Tentara Perlawanan Rakyat). Diketahui pula PKI gelap memindahkan kegiatannya di daerah kompleks Merapi Merbabu (MMC). Dalam operasi yang dilancarkan di daerah itu berhasil ditangkap Pono (Supono Mrsudidjojo), orang kedua dalam biro khusus PKI.

Sementara itu, operasi penumpasan G3OS/PKI yang dilakukan di luar Jakarta dan Jawa Tengah cukup dilakukan dengan Gerakan Operasi Territorial. Operasi itu dilakukan dengan menangkapi tokoh-tokoh organisasi politik dan organisasi massa PKI. Pada daerah-daerah itu para pendukung G3OS/PKI belum sempat mengadakan gerakan perebutan kekuasaan, hanya di daerah Jawa Timur dan Bali timbul kekacauan dengan terjadinya penculikan dan pembunuhan. Namun, dalam waktu singkat gerakan itu dapat dilumpuhkan. Secara keseluruhan pemberontakan yang menamakan G3OS/PKI yang ditenggarai didukung oleh PKI telah berhasil ditumpas. Bahkan PKI dinyatakan sebagai partai terlarang oleh pemerintah untuk berdiridi Republik Indonesia.

PENUMPASAN G3OS/PKI DI JAWA TENGAH DAN YOGYAKARTA

 PENUMPASAN G3OS/PKI DI JAWA TENGAH DAN YOGYAKARTA

Ketika meletus G3OS/PKI, daerah yang paling gawat keadaannya adalah di Jakarta dan Jawa Tengah. Di kedua daerah itu pihak G3OS/PKI mempergunakan kekuatan senjata, sedangkan di daerah lainnya secara umum kaum G3OS/PKI itu tidak beraksi menggunakan kekuatan bersenjata. Kodam VII / Diponegoro memiliki tiga Brigade, yaitu Brigade 4, 5, 6. Sebagai hasil penggarapan Biro Khusus PKI , anggota Brigade 4 dipergunakan oleh kaum G3OS/PKI sedangkan anggota Brigade 5 hanya sedikit yang berhasil dipengaruhi. Hanya anggota Brigade 6 yang tidak terpengaruh oleh mereka. Batalyon yang aktif dipergunakan oleh kaum G3OS/PKI adalah Batalyon K dan M yang berkedudukan di Solo. Batalyon L dan C berkedudukan di Yogyakarta, serta Batalyon D berkedudukan di Salatiga. 

Setelah G3OS/PKI bergerak di Jakarta, pada tanggal 1 Oktober 1965 gerakan itu juga memulai aksinya di daerah Jawa Tengah. Munculnya G305/PKI di Jawa Tengah diawali dengan siaran RRI Semarang. Melalui RRI Semarang itu, Asisten Kodam Vil/Diponegoro, Kolonel Suhirman mengumumkan dukungannya terhadap G305/PKI pada daerah Tingkat I Jawa Tengah. Mereka berhasil menguasai Markas Kodam Vil/Diponegoro dan kemudian dijadikan markas serta meluaskan gerakannya ke seluruh Korem dan Brigade di lingkungan Kodam VII/Diponegoro. Di samping itu, G3OS/PKI mendatangkan pasukan pelindung, di antaranya dan Solo, Batalyon K di bawah pimpinan Mayor Kadri dan dua kompi Batalyon D dari Salatiga pimpinan Mayor Supardi. Pasukan ini ditempatkan di tempat-tempat strategis terutama di Makodam, RRI dan telekomunikasi. Selanjutnya, Kolonel Sahirman mengumumkan bahwa Letnan Kolonel Sastrodibroto mengambil alih pimpinan Kodam Vil/Diponegoro dan di beberapa tempat pendukungnya mengambil alih pimpman setempat, di antaranya:

a. Markas Komando Resort Militer (Makorem) 071/Purwokerto dipimpin oleh Kepala Staf Letnan Kolonel Soemito.

b. Makorem 072/Yogvakarta dipunpm oleh Kepala Seksi 5 Mayor Mulyono.

c. Markas Brigade Infantri 6 dipimpin oleh Komandan Kompi Markas, Kapten Mintarso.

Dewan Revolusi Yogvakarta mengumumkan melalui RRI pada tanggal 1 Oktober 1965 bahwa yang menjadi Ketua G3OS/PKI di Yogyakarta adalah Mayor Mulyono. Dengan mempergunakan kekuatan Batalyon L, mereka menguasai Makorem 072 dan menculik Kepala Staf Korem 072 Letnan Kolonel Sugiyono. Selanjutnya mereka mengeluarkan perintah kepada segenap Komando Distrik Muter (Kodim) supaya mendukung G3OS/PKI. Mereka juga membagi-bagikan senjata kepada anggota Legiun Veteran setempat. Pada tanggal 2 Oktober 1965, terjadi demonstrasi anggota PKI dan organisasi massanya di depan Makorem 072 untuk menyatakan dukungannya kepada Gerakan 30 September 1965. Pada hari itu juga Komandan Korem 072 Kolonel Katamso diculik dan rumahnya dan dibawa ke kompleks Batalyon L di desa Kentungan, sebelah utara kota Yogyakarta. Selanjutnya Kolonel Katamso bersama Letnan Kolonel Sugijono dibunuh oleh anggota G3OS/PKI. Dengan kekuatan Batalyon M, G3OS/PKI juga melakukan gerakannya di Solo. Gerakan itu diawali dengan penculikan. Mereka menculik Komandan Brigade 6 Kolonel Azahari, Kepala Staf Brigade 6 Letnan Kolonel Parwoto, Kepala Staf Kodim 735 Mayor Soeparman, Komandan Polisi Militer Detasemen Surakarta Kapten Prawoto dan Komandan Batalyon M, Mayor Darso. Selain melakukan penculikan, mereka juga melakukan pendudukan terhadap kantor RRI, telekomunikasi dan bank-bank negara. Pada tanggal 2 Oktober 1965, Wali Kota Solo, Oetomo Ramelan, melalui RRI mengumumkan dukungannya kepada G3OS/PKI. 

Daerah Surakarta diliputi suasana pemberontakan. Rakyat yang bukan anggota PKI atau organisasi satelitnya merasa ketakutan dan khawatir. Sementara itu, polisi belum bertindak mereka hanya mengamati kegiatan yang dilakukan PKI dan organisasi massanya. Hal ini disebabkan polisi hanya memiliki kekuatan satu kompi Brimob dan satu kompi Perintis. Demikian juga  tentara pelajar yang bergabung dalam organisasi GPTP (Gerakan Pelaksana Tjita-jita Prokiamasi) sebanyak 50 orang serta organisasi massa golongan nasionalis dan agama. Mereka masih pasif dalam menghadapi kekuatan massa G3OS/PKI yang mendapat perlindungan dan oknum-oknuni Brigade 6.Oleh karena itu, Pangdam VII/Diponegoro, Brigadir Jenderal Surjosumpeno, setelah mendengar pengumuman letnan Kolonel Untung melalui radio, segera memanggil perwira stafnya dan Sad Tunggal Jawa Tengah untuk mengadakan taklimat (briefing). Pangdam memerintahkan kepada para pejabat supaya tetap tenang dan berusaha untuk menenangkan rakyat, karena situasi yang sebenarnya belum diketahui. Ia berangkat ke Salatiga untuk mengadakan taklimaf yang sama dan direncanakan akan terus ke Magelang. Asisten 2, Letnan Kolonel Soeprapto diperintahkan untuk mengadakan taklimat (briefing) di Solo. Namun ketika Pangdam VII/Diponegoro tidak berada di   Semarang, Kolonel Sahirman mengumumkan berdirinya Dewan Revolusi dan Kolonel Usman mengambil alih pimpinan Kodam VII/Diponegoro.

PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

 PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN  

Untuk menyelesaikan masalah pemulihan keamanan dan ketertiban, pada tanggal 2 Oktober 1965 Presiden Soekarno memanggil semua panglima dan seluruh angkatan ke Istana Bogor. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa pimpinan Angkatan Darat Iangsung berada di tangan presiden. Untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat ditetapkan dan ditunjuk Mayor Jenderal Pranoto, dan Mayor Jenderal Soeharto diberi tugas untuk pemulihan keamanan dan ketertiban yang terkait dengan G3OS/PKI. Keputusan itu diumumkan melalui RRI Pusat pukul 01.30, pada tanggal 3 Oktober 1965. Hal ini merupakan awal eksistensi Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Berdasarkan perintah tersebut, siang harinya Mayor Jenderal Soeharto melalui RRI mengumumkan pengangkatan dirinya selaku pelaksana pemulihan keamanan dan ketertiban yang akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kebijakan Presiden Soekarno mengenai penyelesaian G3OS/PKI dinyatakan dalam sidang paripurna Kabmet Dwikora tanggal 6 Oktober 1965 di Istana Bogor sebagai berikut:

“Presiden/Panglima Tertinggi ABRJ/Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno menandaskan bahwa ia mengutuk pembunuhan buas yang dilakukan oleh petualang kontrarevolusi yang menamakan dirinya dengan Gerakan 30 September 1965. Presiden juga tidak membenarkan pembentukan apa yang dinamakan Dewan Revolusi. Hanya saja bisa mendemisionerkan kabinet, bukan orang lain.”

Dalam rangka penyelesaian masalah G3OS / PKI digariskan beberapa kebijakan, di antaranya aspek politik diselesaikan oleh presiden, aspek militer administratif diserahkan kepada Mayor Jenderal Pranoto, serta penyelesaian aspek militer teknis, masalah keamanan dan ketertiban diserahkan kepada Mayor Jenderal Soeharto. Setelah keluar pernyataan presiden yang mengutuk G3OS/PKI dan diduga PKI yang mendalangi atau berada di belakang gerakan tersebut, maka kemarahan dan kebencian rakyat terhadap PKI semakin meningkat. Antara lain dengan dibakamya gedung Kantor Pusat PKI di Jalan Kramat Raya. Rumah tokoh-tokoh PKI dan kantornya menjadi sasaran kemarahan rakyat. Aksi corat-coret menuntut pimpinan PKI diadili dan demostrasi menuntut pembubaran PKI dipelopori oleh mahasiswa, pelajar dan organisasi massa (ormas) yang setia kepada Pancasila.

Sementara itu, gerakan operasi pembersihan terhadap sisa-sisa G3OS/PKI terus ditingkatkan. Koloriel A. Latief, komandan yang telah dipecat dan Brigade Infantri/Kodam Jaya ditangkap tanggal 11 Oktober 1965 di Tegal dalam perjalanan melarikan diri ke Jawa Tengah. Walaupun peranan PKI makin kuat terungkap sebagai dalang peristiwa G3OS/PKI, dan demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI semakin memuncak, namun Presiden Soekarno belum bertindak Presiden Soekarno belum mengambil keputusan dan belum juga bertindak mengambil langkah-langkah ke arah penyelesaian politik dan masalah G3OS/PKI itu, sebagaimana yang telah dijanjikannva. D.N. Aidit dalam pelariannya pada tanggal 6 Oktober 1965 dan Blitar mengirim surat kepada presiden. D.N. Aidit mengusulkan supaya melarang adanva pernyataan-pemyataan yang sifatnya mengutuk G3OS/PKI, serta melarang adanya saling menuduh atau saling menyalahkan. Dengan demikian diharapkan amarah rakyat kepada PKI semakin mereda. Pernyataan ternyata tidak membuat surut rakyat Indonesia untuk menuntut pembubaran PKI beserta organisasi massanya. Komando Daerah Militer (Kodam juga turut membekukan PKI beserta organisasi massanya (ormasnya).

PENUMPASAN G3OS/PKI

 PENUMPASAN G3OS/PKI

Operasi penumpasan G3OS/PKI yang dilancarkan pada tanggal 1 Oktober 1965 diusahakan sedapat mungkin tidak menimbulkan bentrokan senjata. Langkah yang pertama kali dilakukan adalah menetralisasi pasukan yang berada di sekitar Medan Merdeka yang dimanfaatkan atau dipergunakan oleh kaum Gerakan 30 September. Pasukan tersebut berasal dari anggota pasukan Batalyon 503/Brawijaya dan anggota pasukan Batalyon 545/Diponegoro. Anggota pasukan Batalyon 503/Brawijaya berhasil disadarkan dari keterlibatan Gerakan 30 September tersebut dan kemudian mereka ditarik ke Markas Kostrad di Medan Merdeka Timur. Sedangkan anggota pasukan Batalyon 545 / Diponegoro berhasil ditarik mundur sekitar pukul 17.00 WIB oleh pihak Gerakan 30 September ke Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma.

Operasi militer tentang penumpasan Gerakan 30 September mulai dilakukan sore hari, tanggal 1 Oktober 1965 pukul 19.15 WIB. Sementara itu, pasukan RPKAD berhasil menduduki kembali gedung RRI Pusat, gedung telekomunikasi dan mengamankan seluruh wilayah Medan Merdeka tanpa terjadi bentrokan bersenjata atau pertumpahan darah. Juga pasukan Batalyon 238 Kujang/Siliwangi berhasil menguasai Lapangan Banteng dan mengamankan Markas Kodam V/Jaya dan sekitarnya. Batalyon I Kavaleri berhasil mengamankan BNI Unit I dan percetakan uang negara di daerah Kebayoran. Dengan demikian, dalam waktu yang sangat singkat, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1965 itu juga kota Jakarta telah berhasil dikuasai kembali oleh ABRI dan kekuatan G3OS/PKI yang memberontak telah berhasil dilumpuhkan.

Untuk menentramkan kegelisahan masyarakat dan menyadarkan pasukan yang terlibat dalam G3OS/PKI, maka dilakukanlah berbagai bentuk upaya. Di antaranya melalui siaran RRI pada pukul 20.00 WIB, Mayor Jenderal Soeharto selaku pimpinan sementara Angkatan Darat mengumumkan adanya usaha perebutan kekuasaam Usaha perebutan kekuasaan itu dilakukan oleh gerombolan yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September 1965” serta penculikan terhadap enam perwira tinggi Angkatan Darat Sementara itu Presiden dan Menko Hankam/KASAB dalam keadaan aman dan sehat. Dinyatakan pula bahwa di antara Angkatan Darat Angkatan Laut dan Kepolisian telah terjadi saling pengertian untuk bekerja sama menumpas G3OS/PKI. Mayjen Soeharto juga menganjurkan kepada rakvat Indonesia agar tetap tenang dan waspada. Setelah berhasil diketahui bahwa basis utama dari G3OS/PKI berada di sekitar lapangan udara Halim Perdana Kusuma. maka Iangkah berikutnya adalah berupaya membebaskan pangkalan tersebut dan tangan G3OS/PKI. Presiden Soekarno dihimbau untuk meninggalkan daerah Halim Perdana Kusuma. Hal ini dimaksudkan. untuk menjaga keselamatannya apabila terjadi bentrokan fisik antara pasukan TNI dengan pasukan pendukung G3OS/PKI yang bersembunyi di sekitar pangkalan udara Halim Perdana Kusuma.

Kemudian Presiden Soekarno meninggalkan halim Perdana Kusuma menuju Istana Bogor. Sedangan pasukan RPKAD yang dibantu oleh pasukan Batalyon 238 Kujang/Siliwangi dan Batalyon 1 Kavaleri diperintahkan bergerak menuju sasaran. Juga didatangkan bantuan kekuatan pasukan sebanyak tiga kompi tempur Kavaleri pengintai yang langsung dipimpin oleh Komandan Kesejahteraan Kavaleri (Dansenkav) Kolonel Subiantoro. Mereka tiba di Cijantung dan langsung diikutsertakan dalam gerakan untuk menutup jalan simpang tiga Cililitan, Kramat Jati dan simpang tiga Lanuma Halim Lubang Buaya tanpa menemui kesulitan. Pada pukul 06.10 WIB tanggal 2 Oktober 1965 daerah pangkalan udara Halim Perdana Kusuma sudah berhasil dikuasai, walaupun sempat mendapat perlawanan kecil dan timbul kontak senjata. Kontak senjata juga terjadi pada saat dilakukan gerakan pembersihan yang dilanjutkan hingga ke kampung-kampung di sekitar wilayah lubang Buaya. Karena di daerah-daerah itu sebelumnya disinyalir dijadikan sebagai tempat latihan kemiliteran Pemuda Rakyat dan Gerwani. 

Dalam gerakan pembersihan ke kampung-kampung di sekitar Lubang Buava, Ajun Brigadir Polisi (Abriptu/Kopral Satu) Sukitman yang sempat ditawan oleh regu penculik Brigjen Dl Pandjaitan berhasil meloloskan diri. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 1965 berhasil menemukan jenazah para perwira tinggi Angkatan Darat yang dikuburkan dalam sumur tua. Pengangkatan jenazah baru berhasil dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 1965 oleh anggota RPKAD dan KKOAL (marinir). Seluruh jenazah dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (sekarang RSPAD Gatot Subroto) untuk dibersihkan dan kemudian disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. Keesokan harinya bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ABRI tanggal 5 Oktober 1965, jenazah para perwira tinggi Angkatan Darat itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Mereka dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi, serta diberi kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, anumerta. Ketika berada di Halim Perdana Kusuma pada tanggal 1 Oktober 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah yang ditujukan kepada seluruh jajaran Angkatan Bersenjata. Presiden Soekarno meminta untuk mempertinggi kesiapsiagaan dan untuk tetap di pos masing-masing serta hanya bergerak jika ada perintah. Seluruh rakyat agar tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan serta memelihara persatuan dan kesatuan nasional. Selain itu, diumumkan bahwa pimpinan Angkatan Darat untuk sementara waktu dipegang oleh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI dan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat ditunjuk untuk sementara Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro, Asisten II Men/Pangad. Perintah itu tidak segera diketahui oleh anggota ABRI yang berada di luar Halim. Oleh karena itu, pada hari yang sama, sesuai dengan tata cara yang berlaku, Mayor Jenderal Soeharto menyatakan untuk sementara memegang pimpinan Angkatan Darat 

PERISTIWA G3OS/PKI

PERISTIWA G3OS/PKI

Menjelang terjadinya peristiwa G3OS/PKI, tersiar berita bahwa kesehatan presiden mulai menurun dan berdasarkan diagnosis dan tim dokter RRC ada kemungkinan Presiden Soekamo akan lumpuh atau meninggal. Setelah mengetahui keadaan Presiden Soekarno seperti itu, D.N. Aidit langsung mengambil suatu keputusan untuk memulai gerakan. Rencana gerakan diserahkan kepada kamaruzaman (alias Syam) yang diangkat sebagai Ketua Biro Khusus PKI dan disetujui oleh D.N. Aidit. Biro Khusus itu menghubungi kadernya di kalangan ABRI, seperti Brigjen Supardjo, Letnan Kolonel Untung Dari Cakrabirawa, Kolonel Sunardi dan TNI-AL, Marsekal Madya Omar Dani dan TNT-AU dan Kolonel Anwar dan Kepolisian.

Menjelang pelaksanaan Gerakan 30 September 1965, pimpinan PKI telah beberapa kali mengadakan pertemuan rahasia. Tempat pertemuan terus berpindah dan satu tempat ke tempat yang lainnya. Melalui serangkaian pertemuan itu, pimpinan PKI menetapkan bahwa Gerakan 30 September 1965 secara fisik dilakukan dengan kekuatan militer yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa (Pasukan pengawal Presiden) yang bertindak sebagai pimpinan formal seluruh gerakan.

Sebagai pemimpin dari Gerakan 30 September 1965, Letnan Kolonel Untung mengambil suatu keputusan dan memerintahkan kepada seluruh anggota gerakan untuk siap dan mulai bergerak pada dini hari 1 Oktober 1965. Pada dini hari itu, mereka melakukan serangkaian penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama dan Angkatan Darat. Para perwira Angkatan Darat disiksa dan selanjutnya dibunuh. Mereka dibawa ke Lubang Buaya, yaitu satu tempat yang terletak di sebelah selatan pangkalan udara utama Halim Perdana Kusuma. Selanjutnya para korban itu dimasukkan ke dalam satu sumur tua, kemudian ditimbun dengan sampah dan tanah. Ketujuh korban dan TNI-Angkatan Darat adalah sebagai berikut:

1. Letnan Jenderal Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat atau Men Pangad).

2. Mayor Jenderal R. Soeprapto (Deputy II Pangad).

3. Mayor Jenderal Haryono Mas Tirtodarmo (Deputy III Pangad).

4. Mayor Jenderal Suwondo Parman (Asisten I Pangad)

5. Brigadir Jenderal Donald Izacus Panjaitan (Asisten IV Pangad).

6. Brigadir Jenderal Soetojo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman / Oditur).

7. Letnan Satu Pierre Andreas Tendean (Ajudan Jenderal A.H. Nasution).

Ketika terjadinya penculikan itu, Jenderal A.H. Nasution yang juga menjadi target penculikan berhasil menyelamatkan diri setelah kakinya tertembak. Namun, putrinya yang bernama Ade Irma Suryani menjadi korban sasaran tembak dan kaum penculik dan kemudian gugur. Ajudan Jenderal A.H. Nasütion yang bernama Letnan Satu Pierre Andreas Tendean juga menjadi korban. Sedangkan korban lainnya adalah Pembantu Letnan Polisi Karel Satsuit Tubun. ia gugur pada saat gerombolan yang berusaha menculik Jenderal A.H. Nasution. Pada waktu bersamaan, G3OS/PKI mencoba untuk mengadakan perebutan kekuasaan di Yogyakarta, Solo, Wonogiri dan Semarang. Selanjutnya gerakan tersebut mengumumkan berdirinya Dewan Revolusi melalui RRI pada tanggal 1 Oktober 1965. Dewan Revolusi yang dipancarkan melalui siaran RRI itu dibacakan oleh Letnan Kolonel Untung. Sementara itu, Dewan Revolusi di daerah Yogyakarta diketuai oleh Mayor Mulyono. Mereka telah melakukan penculikan terhadap Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugijono. Kedua perwira TNI-AD ini dibunuh oleh gerombolan penculik di desa Kentungan yang terletak di sebelah utara kota Yogyakarta. 

SEBAB-SEBAB MUNCULNYA G 30S/PKI

SEBAB-SEBAB MUNCULNYA G 30S/PKI

Sejak D.N. Aidit terpilih menjadi ketua PKI tahun 1951, ia dengan cepat membangun kembali PKI yang porak-poranda akibat kegagalan pemberontakan tahun 1948. Usaha yang dilakukan D.N. Aidit berhasil dengan baik, sehingga dalam pemilihan umum tahun 1955, PKI berhasil meraih dukungan rakyat dan menempatkan diri menjadi satu dari empat partai besar di Indonesia, yaitu PNI, Masyumi, dan NV.

Tampaknya PKI berkeinginan merebut kekuasaan melalui parlemen pada masa Demokrasi Terpimpin. Di sarnping itu, mereka juga terlihat mempersiapkan diri untuk mencapai tujuannya, yaitu berkuasa atas wilayah Republik Indonesia. Untuk itu dibentuk biro khusus yang secara rahasia bertugas mempersiapkan kader-kader di berbagai organisasi politik, termasuk dalam tubuh ABRI. PKI juga berusaha memengaruhi Presiden Soekarno untuk menyingkirkan dan melenyapkan lawan-lawan politiknya. Hal ini tampak dengan dibubarkannya Partai Masyumi, PSI, dan Partai Murba oleh presiden. PKI juga berhasil memecah-belah PNI menjadi dua kelompok. Upaya itu ditempuh oleh PKI dengan menyusupkan ir.Surachman (seorang tokoh PKI ) ke dalam tubuh PNI.Setelah PKI merasa cukup kuat, dihembuskan isu bahwa pimpinan TNI Angkatan Darat membentuk Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada saat peringatan Hari Ulang Tahun ABRI tanggal 5 Oktober 1965. PKI juga menyebutkan bahwa anggota Dewan Jenderal itu adalah agen Nekolim (Amerika Serikat atau Inggris). Tuduhan itu ditolak oleh Angkatan Darat, bahkan Angkatan Darat langsung menuduh PKI yang akan melakukan perebutan kekuasaan. Namun dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ABRI pada tanggal 5 Oktober 1965, puluhan ribu tentara telah berkumpul di Jakarta sejak akhir bulan September 1965, sehingga dugaan-dugaan akan terjadinya kudeta semakin bertambah santer.

PERISTIWA PEMBERONTAKAN G 30S/PKI

Pemberontakan G 30S/PKI dan Cara Penumpasannya| Peristiwa Pemberontakan G 30 S/PKI merupakan peristiwa pemberontakan terekam dalam sejarah indonesia,pemberontakan G 30 S/PKI dimana peristiwa-peristiwa terjadi pada tanggal 30 September sehingga pemberontakan tersebut dikatakan G 30 S/PKI, Pemerintah memiliki cara-cara dalam memusnahkan para pemberontak G 30 S/PKI sehingga Pemberontak G 30 S/PKI tak berdaya. Pemberontak G 30 S/PKI adalah partai komunis yang ingin menguasai indonesia dengan cara apapun termasuk membunuh para jenderal sehingga anggota TNI AD tidak mempunyai seorang komando untuk digerakkan. Untuk lebih mengetahui secara Jelas Tentang Pemberontakan G 30 S/PKI sebagai berikut.. 

    PERISTIWA  PEMBERONTAKAN G 30S/PKI DAN CARA PENUMPASANNYA

LATAR BELAKANG MUNCULNYA PERISTIWA G 30S/PKI

(Monumen Pancasila Sakti dibawangun untuk menghormati 
Ke 7 TNI AU dikenal dengan Pahlawan Revolusi)

Dalam doktrin komunis telah dinyatakan dengan jelas bahwa setiap partai komunis di mana pun ia berada selalu bertujuan untuk merebut kekuasaan negara dengan menyingkirkan kekuatan politik lainnya. Hal ini ditempuh dalam rangka menegakkan diktator proletariat. Usaha yang ditempuh dalam merebut kekuasaan selalu dilakukan dengan cara kekerasan, seperti yang berlangsung diberbagai negara lain, tidak terkecuali di Indonesia.

Pada saat usia Republik Indonesia masih muda, yaitu pada tahun 1948, PKI pernah mencoba untuk merebut kekuasaan dan pemerintah Republik Indonesia yang sah. Gerakan PKI itu dikenal dengan nama Pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan tersebut berhasil ditumpas berkat kerjasama ABRI dan rakyat yang setia pada Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setelah itu, PKI bergerak di bawah tanah, dan muncul kembali pada tahun 1950 dalam kehidupan politik di Indonesia dan ikut serta dalam Pemilihan Umum I tahun 1955.

Peristiwa percobaan kudeta PKI di tahun 1948, masih membekas dan meninggalkan trauma bagi bangsa Indonesia, sehingga selalu timbul kecurigaan terhadap gerakan-gerakan PKI.

Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasi

Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasi

1. 1. Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi SEJARAH/BERAKHIRNYA ORDE BARU DAN LAHIRNYA REFORMASI/XII IPA 1
2. 2. Sebab berakhirya Orde Baru Berakhirnya pemerintahan Orde Baru disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa dan negara seperti terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti: KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), merosotnya mental para pelaksana pemerintah, aparat keamanan dan pelaku ekonomi(pengusaha/ konglomerat). Hal inilah yang menuntut adanya suatu perubahan (reformasi). SEJARAH/BERAKHIRNYA ORDE BARU DAN LAHIRNYA REFORMASI/XII IPA 1
3. 3. Pengertian Reformasi Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupanbaru secara hukum menuju ke arah perbaikan. Reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998 untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan, terutama perbaikan dalam bidang politik, ekonomi dan hukum. SEJARAH/BERAKHIRNYA ORDE BARU DAN LAHIRNYA REFORMASI/XII IPA 1
4. 4. A. Faktor Penyebab Munculnya Reformasi Faktor utama penyebab munculnya reformasi adalah ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. 1. Krisis Politik 2. Krisis Hukum 3. Krisis Ekonomi 4. Krisis Kepercayaan  SEJARAH/BERAKHIRNYA ORDE BARU DAN LAHIRNYA REFORMASI/XII IPA 1
5. 5. 1. Krisi Politik Demokrasi tidak dilaksanakan dengan semestinya. Pemerintah ORBA selalu melakukan interverensi terhadap kehidupan internal partai politik untuk melanggengkan kekuasaannya. Pemerintah ORBA sangat represif yang ditandai adanya tekanan yang kuat terhadap pihak oposisi dan orang-orang yang berpikir kritis. Anggota MPR sudah diatur dan direkayasa sihingga sebagian besar anggota MPR diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme). SEJARAH/BERAKHIRNYA ORDE BARU DAN LAHIRNYA REFORMASI/XII IPA 1
6. 6. 2. Krisis Hukum Pelaksanaan hukum pada masa ORBA terdapat banyak ketidakadilan. Kekuasaan kehakiman berada dibawah kekuasaan eksekutif hal tersebut bertolak belakang dengan UUD 1945 pasal 24. Kekuasaan kehakiman lebih banyak menjadi pelayan kepentingan para penguasa dan kronikroninya. Hal ini disebabkan karena kekuasaan lembaga kepresidenan sangat dominan. Akibatnya, fungsi kontrol yang dijalankan oleh DPR dan MA tidak ddapat berfungsi dengan baik. Sistem peradilan pada masa ORBA tidak dapat dijadikan barometer dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. SEJARAH/BERAKHIRNYA ORDE BARU DAN LAHIRNYA REFORMASI/XII IPA 1
7. 7. 3. Krisis Ekonomi Krisis moneter yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian. Indonesia adalah negara yang terkena dampak paling buruk. Hal tersebut dikarenakan rapuhnya pondasi perekonomian Indonesia. Praktik KKN dan monopoli ekonomi mewarnai pembangunan Indonesia yang telah membuat struktur ekonomi menjadi rapuh. Krisis moneter memicu terjadinya kemerosotan ekonomi secara meluas. Akibatnya banyak Bank Beku Operasi (BBO), Usaha Kecil dan Menengah (UKM) banyak yang gulung tikar, banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), harga sembako melambung tinggi bahkan sempat mengalami kelangkaan. SEJARAH/BERAKHIRNYA ORDE BARU DAN LAHIRNYA REFORMASI/XII IPA 1
8. 8. 4. Krisis Kepercayaan Sikap pemerintah ORBA yang otoriter, tertutup, dan tidak demokratis serta merebaknya KKN menimbulkan krisis kepercayaan didalam masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. SEJARAH/BERAKHIRNYA ORDE BARU DAN LAHIRNYA REFORMASI/XII IPA 1
9. 9. B. Kronologi Reformasi - > Pada tanggal 10 Mei 1998, rakyat Indonesia tidak puas terhadap hasil pemilu dan pembentukan Kabinet Pembangunan VII. Tuntutan mundurnya Presiden Soeharto menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa. Agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa : 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya 2. Amandemen UUD 1945 3. Penghapusan dwifungsi ABRI 4. Otonomi daerah seluas-luasnya 5. Supremasi hukum 6. Pemerintahan yang bersih dari KKN -> Tuntutan gerakan reformasi mencapai puncaknya pada tanggal 12 Mei 1998, ketika aksi mereka menimbulkan bentrok dengan pihak aparat keamanan hingga terjadi Tragedi Trisakti. Dalam peristiwa itu 4 orang mahasiswa tewas. -> Pada tanggal 13-14 Mei 1998 terjadi kerusuhan selama dua hari berturut-turut kerusuhan yang menelan ratusan korban jiwa dan harta benda menjadi sasaran amuk massa berupa pembakaran dan penjarahan. -> Pasca peristiwa Trisakti mahasiswa mengepung dan menduduki gedung DRP/MPR RI. -> Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada pukul 09.05 WIB di Istana Merdeka Jakarta setelah 32 tahun, 7bulan dan 3 minggu masa kekuasaannnya sebagai Presiden RI kemudian digantikan oleh B.J. Habibie.

Lembaga - lembaga Internasional

Lembaga - lembaga Internasional dan Peran Indonesia di dalam Kerja Sama Internasional

1. 1. A. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Peran Indonesia 1. Sejarah Berdirinya PBB 2. Badan – Badan Kelengkapan PBB 3. Perkembangan Hubungan PBB dan Indonesia B. Konferensi Asia- Afrika dan Peran Indonesia 1. Latar Belakang KAA 2. Pelaksanaan KAA 3. Peran Indonesia dalam KAA 4. Arti Penting KAA
2. 2. C. Perkembangan Gerakan Non-Blok (GNB) dan Peran Indonesia 1. Latar Belakang GNB 2. Sejarah Berdirinya GNB 3. KTT GNB 4. Perkembangan GNB dan Peran Indonesia D. Perkembangan ASEAN dan Peran Indonesia 1. Latar Belakang ASEAN 2. Sejarah ASEAN 3. Sruktur Organisasi ASEAN 4. Bentuk Kerjasama Dalam ASEAN 5. Peran Indonesia dalam ASEAN
3. 3. 1. Sejarah Berdirinya PBB  Lahir secara resmi pada tanggal 24 Oktober 1945.  Negara-negara penggagas : 1. Amerika Serikat 2. Inggris 3. Perancis 4. Rusia 5. Cina  Awal berdirinya PBB: 1. Pembicaraan antara PM Inggris Winston Churchill dan Presiden AS Franklin Delano Roosevelt tanggal 4 Agustus 1941 di Kapal Augusta Piagam Atlantik. 2. Konferensi di Dumbarton Oaks, Amerika Serikat tanggal 21 Agustus – 7 Oktober 1944 menghasilkan suatu keputusan mengenai pembentukan PBB. A. PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DAN PERAN INDONESIA Logo PBB
4. 4.  Kemudian tanggal 25 April – 25 Juni 1945, 50 negara menyetujui usul-usul yang tertuang dalam Declaration of United Nations (Piagam PBB), sehingga jumlah anggota asli PBB ada 50 negara (berdasarkan kehadirannya dalam Konferensi San Fransisco tersebut). Tujuan organisasi PBB: a. memelihara perdamaian dan keamanan internasional b. mengembangkan hubungan persaudaraan antarbangsa c. mengadakan kerja sama internasional d. sebagai pusat penyelaras terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia Penandatanganan Piagam PBB di San Fransisco 1945
5. 5. 2. Badan - Badan Kelengkapan PBB a. Majelis Umum (General Assembly) Bertugas merundingkan permasalahan yang ditetapkan dalam Piagam PBB termasuk yang diajukan Dewan Keamanan, dan menyusun anggaran belanja PBB. b. Dewan Keamanan (Security Council) Terdiri dari dua keanggotaan : 1. Anggota tetap (The Big Five) : AS, Rusia, Perancis, Inggris, dan Cina Memiliki hak veto, artinya hak untuk membatalkan suatu keputusan. 2. Anggota tidak tetap berjumlah 10 negara. Tugas Dewan Keamanan adalah membantu mencapai perdamaian dunia dan berupaya menyelesaikan konflik antarnegara secara damai.
6. 6. c. Dewan Perwakilan (Trusteeship Council) Bertugas mengawasi masa transisi suatu wilayah yang belum mempunyai pemerintah sendiri. d. Mahkamah Internasional (International Court of Justice) Bertugas memberi keputusan atas dasar hukum internasional mengenai perselisihan internasional. Berkedudukan di Den Haag, Belanda
7. 7. e. Sekretariat Bertugas melaksanakan tugas-tugas administratif PBB, membuat laporan tahunan untuk Majelis Umum menegani kegiatan PBB, dan mengajukan kepada Dewan PBB mengenai situasi yang dianggapnya dapat membahayakan perdamaian dan keamanan dunia. Beberapa tokoh yang pernah menjabat Sekretaris Jenderal PBB: 1. Trygve Lie dari Norwegia (1946-1953) 2. Dag Hamarskjold dari Swedia (1953-1961) 3. U Thant dari Myanmar (1961-1971) 4. Kurt Waldheim dari Austria (1972-1982) 5. Javier Perez de Cuellear dari Peru (1982-1991) 6. Boutros-Boutros Ghali dari Mesir (1992-1996) 7. Kofi Annan dari Ghana (1997-2006) 8. Ban Ki Moon dari Korea Selatan (2007-sekarang) Ban Ki Moon
8. 8. f. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council) Bertugas mengurus masalah ekonomi, sosial, kebudayaan, HAM, kesehatan, emansipasi, serta transportasi. 1. FAO (Food and Agriculture Organization), bertugas membantu meningkatkan standar gizi dan taraf hidup masyarakat dunia. 2. WHO (World Health Organization), bertugas memajukan tingkat kesehatan dan memberantas penyakit menular di dunia. 3. ILO (International Labour Organization), bertugas membantu kepentingan kaum pekerja di dunia. 4. IMF (International Monetary Fund), bertugas memajukan perdagangan internasional dan membantu negara-negara yang mengalami maslah keuangan. 5. UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization), bertugas membantu pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan. 6. UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund), bertugas membantu memenuhi kepentingan anak-anak di seluruh dunia.
9. 9. FAO WHO ILO IMF UNESCO UNICEF
10. 10. 3. Perkembangan Hubungan PBB dan Indonesia Peranan PBB terhadap Indonesia : a. Ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. b. PBB membentuk Komisi Tiga Negara yang membawa Indonesia-Belanda ke meja Perundingan Renville. c. Ketika terjadi Agresi Militer Belanda II, PBB membentuk UNCI yang mempertemukan Indonesia-Belanda di Perundingan Roem Royen. d. PBB berperan dalam penyelesaian masalah Irian Barat dengan membentuk UNTEA dan pada tanggal 1 Maret 1963 PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. e. Hadirnya Ortis Sanz sebagai wakil utusan PBB saat pelaksanaan Pepera tahun 1969 dan membawa hasilnya ke sidang umum PBB. Markas besar PBB di New York
11. 11. Beberapa contoh peran Indonesia dalam PBB: 1. Pengiriman Pasukan Garuda I pada bulan Januari tahun 1957 untuk ikut memelihara perdamaian di Timur Tengah. 2. Pengiriman Pasukan Garuda II dan III pada tanggal 10 September 1960 untuk mengatasi konflik di Kongo. 3. Pasukan Indonesia ikut mewujudkan perdamaian di Bosnia (setelah pecahnya Yugoslavia, Irak, Iran, Afghanistan). 4. Membantu kekuasaan sementara PBB di Kamboja untuk mengawasi transisi dari konflik aktif ke bentuk politik yang lebih damai. 5. Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai ketua sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Menteri Luar Negeri Adam Malik
12. 12. B. Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Peran Indonesia Diawali dengan Konferensi Kolombo di Sri Lanka yang diprakarsai oleh Sir John Kotelawala. Beberapa latar belakang dan dasar pertimbangan terselenggaranya KAA: 1. Perubahan politik pada tahun 1950-an yaitu berakhirnya Perang Korea (1953) sehingga terpecahnya Korea dan hal ini menambah ketegangan dunia. 2. Persamaan nasib bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. 3. Persamaan masalah sebagai negara yang masih terbelakang dan berkembang. 4. Memiliki kedekatan yang kuat karena dihubungkan oleh faktor keturunan, agama, dan latar belakang sejarah. 5. Berdasarkan letak geografisnya, letak negara-negara Asia dan Afrika saling berdekatan. 1.Latar Belakang Konferensi Asia- Afrika (KAA)
13. 13. 2. Pelaksanaan KAA No. Konferensi Colombo Konferensi Bogor 1 Waktu dan Tempat Tanggal 28 April - 2 Mei 1945 di Kolombo, Sri Lanka. Tanggal 28 – 29 Desember 1945 di Bogor, Indonesia. 2 Peserta Dihadiri oleh lima pemimpin negara yaitu: -PM. U Nu dari Bima -PM. Mohammad Ali Jinnah dari Pakistan -PM. Jawaharlal Nehru dari India -PM. Sir John Kotelawala dari Sri Lanka -PM. Ali Sastroamijoyo dari Indonesia Dihadiri oleh lima negara yang hadir dalam Konferensi Colombo.
14. 14. No. Konferensi Colombo Konferensi Bogor 3 Hasil Menyetujui pelaksanaan Konferensi Asia Afrika dan memberikan tugas kepada Indonesia untuk mempelajari dan menyiapkan pelaksanaan konferensi tersebut. - Mengadakan Konferensi Asia Afrika di Bandung dalam bulan April 1955. - Menetapkan kelima negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara sponsor/pengundang. - Menetapkan 25 negara Asia Afrika yang akan diundang. - Menetapkan tujuan pokok Konferensi Asia Afrika (KAA). 4 Foto Suasana
15. 15. Konferensi Asia Afrika dihadiri oleh 29 negara termasuk 5 negara pengundang. Negara-negara tersebut yaitu Filiphina, Thailand, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Laos, Turki, Jepang, Yordania, Kamboja, Nepal, Lebanon, RRC, Afghanistan, Iran, Irak, Syria, Saudi Arabia, dan Yaman (18 negara dari Benua Asia), lalu Mesir, Sudan, Ethiopia, Libya,Liberia, dan Ghana (6 negara dari Benua Afrika). Dari negara-negara yang diundang, muncul tiga golongan berikut: a. Golongan prokomunis, yaitu RRC dan Vietnam Utara. b. Golongan pro-Barat, yaitu Filiphina, Thailand, Pakistan, Irak, dan Turki. c. Golongan netral, yaitu India, Birma, Sri Lanka, dan Indonesia.
16. 16. Konferensi Asia Afrika dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955 dan dibuka oleh Presiden Soekarno. Tujuan penyelenggaraan KAA: a. Meningkatkan persahabatan dan kerja sama antarbangsa Asia Afrika. b. Membicarakan dan mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan kebudayaan. c. Memerhatikan masalah khusus terkait dengan kedaulatan, kolonialisme, dan imperialisme. d. Memerhatikan posisi dan partisipasi Asia Afrika dan bangsa-bangsa dalam dunia Internasional.
17. 17. Dasasila Bandung di Museum Konferensi Asia Afrika Hasil dan keputusan KAA antara lain kerja sama bidang ekonomi, kebudayaan, HAM, dan hak menentukan nasib sendiri, serta memajukan perdamaian dunia. Namun, hasil KAA yang paling mendasar yaitu Dasasila Bandung.
18. 18. Dasasila Bandung a. Menghormati hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam Piagam PBB. b. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. c. Mengakui persamaan semua bangsa, baik besar maupun kecil. d. Tidak melakukan campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara lain. e. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri, baik secara sendiri maupun kolektif sesuai Piagam PBB. f. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain. g. Tidak melakukan tindakan atau agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain. h. Menyelesaikan perselisihan internasionaldengan jalan damai sesuai Piagam PBB. i. Memajukan kerja sama untuk kepentingan bersama. j. Mengormati hukum dan kewajiban internasional. Isi Dasasila Bandung
19. 19. 3. Peran Indonesia dalam KAA Indonesia merupakan salah satu pelopor dan pemrakarsa KAA, dan penyedia tempat penyelenggaraan KAA. Hal ini merupakan keberhasilan dari Kabinet Ali Sastroamijoyo.
20. 20. Keuntungan yang didapatkan Indonesia dari terselenggaranya KAA: 1.Pemerintah Indonesia berhasil mencapai kesepakatan mengenai masalah RRC dwikewarganegaraan. 2.Republik Indonesia mendapat dukungan dalam perjuangan pengembalian Irian Barat. Makna dan arti penting terselenggaranya KAA: a.Merupakan pencetus semangat solidaritas dan kebangkitan Asia Afrika dalam menggalang persatuan. b.Mulai dihapuskannya praktik-praktik politik diskriminasi ras oleh negara-negara maju. c.Memberikan harapan baru bagi bangsa-bangsa yang sudah maupun belum merdeka. d.Diakuinya nilai-nilai Dasasila Bandung oleh negara-negara maju karena terbukti memiliki kemampuan dalam meredakan ketegangan dunia. 4. Arti Penting KAA
21. 21.  Hal-hal yang mendorong berdirnya GNB: a. Persamaan nasib bangsa-bangsa yang pernah dijajah. b. Terjadinya Perang Dingin akibat persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur. c. Terjadinya krisis Kuba yang mengancam perdamaian dunia. d. Terselenggaranya pertemuan di Kairo pada tahun 1961 sebagai persiapan KTT I GNB.  Prinsip-Prinsip Gerakan Non Blok: a. Tidak berpihak dalam persaingan Blok Barat dan Blok Timur. b. Berpihak terhadap perjuangan antikolonialisme. c. Menolak ikut serta berbagai bentuk aliansi militer. d. Menolak aliansi bilateral dengan negara super power. e. Menolak pendirian basis militer negara super power di wilayah masing-masing. C. PERKEMBANGAN GERAKAN NON BLOK (GNB) DAN PERAN INDONESIA 1. Latar Belakang Berdirinya GNB  Hal-hal yang mendorong berdirnya GNB: a. Persamaan nasib bangsa-bangsa yang pernah dijajah. b. Terjadinya Perang Dingin akibat persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur. c. Terjadinya krisis Kuba yang mengancam perdamaian dunia. d. Terselenggaranya pertemuan di Kairo pada tahun 1961 sebagai persiapan KTT I GNB.
22. 22.  Berdirinya GNB dipelopori oleh lima tokoh, yaitu: a. Presiden Ir. Soekarno (Indonesia) b. Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia) c. Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir) d. Perdana Menteri Jawaharlal Nehru (India) e. Perdana Menteri Kwame Nkrumah (Ghana)  Prinsip-Prinsip Gerakan Non Blok: a. Tidak berpihak dalam persaingan Blok Barat dan Blok Timur. b. Berpihak terhadap perjuangan antikolonialisme. c. Menolak ikut serta berbagai bentuk aliansi militer. d. Menolak aliansi bilateral dengan negara super power. e. Menolak pendirian basis militer negara super power di wilayah masing-masing.
23. 23. Tujuan Gerakan Non Blok : 1. Mendukung perjuangan dekolonisasi 2. Memegang teguh melawan imperialisme, neokolonialisme, dan rasialisme 3. Sebagai wadah perjuangan negara-negara yang berkembang untuk mencapai tujuan 4. Mengurangi ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur 5. Mengadakan penyelesaian sengketan tanpa menggunakan kekerasan Bung Karno sebagai Inspirator Gerakan Non Blok bersama Presiden Kennedy (USA), Nikita Kruschow (Uni Soviet), Chou En Lai (RRC), dan Fidel Castro (Cuba)
24. 24. Setelah PD II berakhir, muncul dua blok kekuatan, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Pemimpin Blok Barat yaitu Amerika Serikat yang beraliran liberal, sedangkan Blok Timur dipimpin Uni Soviet yang berideologi komunis. Kedua kubu sangatlah berpengaruh pada ancaman perdamaian, untuk mengatasinya maka dibentuklah GNB. Pada tahun 1956 Gamal Abdul Nasser (Mesir), Joseph Broz Tito (Yugoslavia), dan Jawaharlal Nehru (India) mengadakan pertemuan di Brioni. Di bulan September 1960 mengadakan pertemuan dengan Ir. Soekarno dan Nkrumah dari Ghana. Kemudian diikuti dengan pertemuan di Kairo bulan Juni 1961, untuk merumuskan kriteria negara yang akan diundang dalam KTT GNB I maupun prinsip- prinsip GNB. 2. Sejarah Berdirinya Gerakan Nonblok
25. 25. KTT GNB I : Beograd, Yugoslavia tanggal 1 - 6 September 1961 KTT GNB II : Kairo, Mesir tanggal 5 - 10 Oktober 1964 KTT GNB III : Lusaka, Zambia tanggal 8 - 10 September 1970 KTT GNB IV : Aljir, Aljazair tanggal 5 - 9 September 1973 KTT GNB V : Kolombo, Sri Lanka tanggal 16 - 19 September 1976 KTT GNNB VI : Havana, Kuba tanggal 16 - 19 September 1979 KTT GNB VII : New Delhi, India tanggal 7 - 12 Maret 1983 3. Konferensin Tingkat Tinggi GNB
26. 26. KTT GNB VIII : Harare, Zimbabwe tanggal 1 - 6 September 1986 KTT GNB IX : Beograd, Yugoslavia tanggal 4 - 7 September 1989 KTT GNB X : Jakarta, Indonesia tanggal 1 - 6 September 1992 KTT GNB XI : Kartagena, Kolombia tanggal 16 - 22 Oktober 1995 KTT GNB XII : Durban, Afrika Selatan tanggal 1 - 6 September 1998 KTT GNB XIII : Kuala Lumpur,Malaysia tanggal 20 - 25 Februari 2003 KTT GNB XIV : Havana, Kuba tanggal 1 - 6 September 2006
27. 27. Pasca Perang Dunia II, kerja sama anggota GNB masih bersemangat dan saat itu kepemimpinan dipegang Indonesia yang juga memprakarsai kerja sama di beberapa bidang, misalnya: 1. Pelatihan tenaga kesehatan dan Keluarga Berencana; 2. Studi banding para petugas pertanian; dan 3. Menghidupkan kembali dialog Utara Selatan untuk memperingan hutang luar negeri negara berkembang. 4. Perkembangan GNB dan Peran Indonesia a. Perkembangan GNB
28. 28. 1. Indonesia berperan sebagai pelopor berdirinya GNB. Ir. Soekarno juga menggagas pembentukan GNB bersama dengan Jawaharlal Nehru. Indonesia juga aktif dalam persiapan penyelenggaraan KTT GNB di Beograd. 2. Indonesia menjadi tuan rumah dalam KTT GNB X tahun 1992, dan Soeharto sebagai ketua GNB. 3. Indonesia memprakarsai kerja sama teknis di beberapa bidang misalnya bidang pertanian dan kependudukan. 4. Indonesia mencetuskan upaya menghidupkan kembali dialog Utara-Selatan. b. Peran Indonesia dalam GNB
29. 29. a. Persamaan letak geografis di kawasan Asia Tenggara. b. Persamaan budaya Melayu Austronesia. c. Persamaan nasib dalam sejarahnya, yaitu sama-sama sebagai negara bekas jajahan bangsa asing. d. Persamaan kepentingan untuk menjalin hubungan dan kerja sama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. D. Perkembangan ASEAN dan Peran Indonesia 1. Latar Belakang Berdirinya ASEAN ASEAN (Association of South East Asian Nations) adalah organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Anggotanya berjumalah 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam. Logo ASEAN
30. 30. 2. Sejarah Berdirinya ASEAN Menteri luar negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok: Adam Malik (Indonesia) Tun Bdul Razak (Malaysia) S. Rajaratman (Singapura) Narsisco Ramos (Filipina) Thanat Koman (Thailand)
31. 31. Tujuan ASEAN: a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya. b. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. c. Meningkatkan pengkajian wilayah Asia Tenggara.
32. 32. a. Annual Ministreal Meeting (AMM) b. Standing Committee c. Komisi-komisi tetap (permanent committee) d. Komite khusus a. Komite Kebudayaan dan Penerangan (COCI). b. Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (COST) c. Komite Pembangunan Sosial (COSD). 3. Struktur Organisasi ASEAN Sebelum KTT ASEAN di Bali 3 Komisi ASEAN di Bidang Non-Ekonomi
33. 33. 5 Komisi Khusus ASEAN di Bidang Ekonomi a. Komite Perdagangan dan Pariwisata (COTT) di Singapura. b. Komite Industri Pertambangan dan Energi (COMT) di Filipina. c. Komite Keuangan dan Perbankan (COFAB) di Thailand. d. Komite Pangan, Pertainian dan Kehutanan (COFAF) di Indonesia. e. Komite Transportasi dan Komunikasi (COTAC) di Malaysia.
34. 34. 4. Bentuk Kerja Sama dalam ASEAN Lahirnya Deklarasi ZOPFAN (27 November 1971), yang memberikan penghormatan pada wilayah Asia Tenggara dan juga SEANWFZ yaitu wilayah Asia Tenggara bebas senjata nuklir. 1. Tahun 1972 dibentuk Panitia Tetap Sosial Budaya untuk remaja 2. Pertukaran Seni dan Budaya melalui festival lagu dan film ASEAN. 3. Pertukaran pelajar dan mahasiswa 4. Pemberantasan buta huruf Bidang Politik Bidang Sosial Budaya
35. 35. 1. Ditandatanganinya ASEAN PTA,yaitu pengaturan dagang preferensial tanggal 24 Februari 1997 di Manila. 2. Dalam bidang industri telah disetujui kerjasama pembangunan empat buah proyek,yaitu: a. Proyek pabrik pupuk urea di Indonesia dan Malaysia b. Proyek Industri tembaga di Flipina c. Proyek pabrik mesin diesel di Singapura d. Proyek pabrik superfosfat di Thailand Bidang Ekonomi
36. 36. a. Sebagai pelopor dan ikut menandatangani Deklarasi Bangkok untuk mendirikan ASEAN. b. Indonesia beberapa kali dipercayai sebagai tempat penyelenggaraan KTT ASEAN. c. Indonesia menyempurnakan struktur organisasi ASEAN di KTT Bali 1976. d. Memainkan peran yang aktif dalam penyelesaian masalah di Kamboja. e. Sekretariat tetap ASEAN ditetapkan di Jakarta, dan Letnan Jendral Hartono Dharsono menjadi Sekretaris Jendral ASEAN yang pertama. f. Ikut aktif membantu menyelesaikan masalah Moro di Filipina. 5. Peran Indonesia dalam ASEAN Letjen Hartono Dharsono
37. 37. a. KTT ASEAN I tanggal 23 - 24 Februari 1976 di Denpasar, Bali. b. KTT ASEAN II tanggal 4 - 5 Agustus 1977 di Kuala Lumpur, Malaysia. c. KTT ASEAN III tanggal 14 - 15 Desember 1987 di Manila, Filipina. d. KTT ASEAN IV tanggal 27 - 28 Januari 1992 di Singapura. e. KTT ASEAN V tanggal 14 - 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. f. KTT ASEAN VI tanggal 15 - 16 Desember 1998 di Hanoi, Vietnam. g. KTT ASEAN VII tanggal 5 - 6 November 2001 di Bandai Seri Begawan, Brunei Darussalam. h. KTT ASEAN VIII tanggal 4 - 5 November 2002 di Pnom Penh, Kamboja. i. KTT ASEAN IX tanggal 7 - 8 Oktober 2003 di Bali, Indonesia. j. KTT ASEAN X tanggal 29 - 30 November 2004 di Vientiane, Laos. k. KTT ASEAN XI tanggal 12 - 14 November 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. l. KTT ASEAN XII tanggal 12 - 14 November 2007 di Cebu, Filipina. m. KTT ASEAN XIII tanggal 18 - 22 November 2007 di Singapore, Singapura. Penyelenggaraan KKT ASEAN.